Diharapkan pada 2012 semua kendaraan milik pemerintah menyerahkan perawatan pada UPT perbengkelan Dinas PU Kota Makassar.

Jumlah kendaraan dinas baik kendaraan roda dua maupun roda empat pada Pemerintah Kota Makassar tahun ini lebih dari 680 unit. Namun dari segi perawatan kendaraan yang tersebar pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hingga kini belum ada kebijakan untuk mengarahkan atau menunjuk satu workshop untuk melakukan perawatan kendaraan-kendaraan tersebut. Akibatnya, masing-masing SKPD mengurus sendiri perawatan kendaraan mereka.

Padahal, jika Unit Pelaksana Tugas Dinas (UPTD) Perbengkelan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar dimanfaatkan semaksimal mungkin, soal perawatan kendaraan tidak perlu lagi dipusingkan. Jika ada kendaraan dari masing-masing SKPD yang bermasalah, cukup dibawa ke workshop UPTD Perbengkelan Dinas PU tersebut.

Selama ini UPTD Perbengkelan hanya merawat kendaraan-kendaraan Dinas PU saja yang jumlahnya hanya sekitar 40 unit. Sementara, lahan yang luas serta sarana dan prasarana dan tenaga ahli telah tersedia di sana. Sesuai visinya, UPTD Perbengkelan membantu pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum dalam sektor pelayanan pemeliharaan kendaraan dinas dan alat berat. Serta, merencanakan, mengatur dan mengendalikan kegiatan perbengkelan.

Dari visi tersebut, jelaslah bahwa semua kendaraan dinas yang ada di Kota Makassar dapat membawa kendaraannya yang membutuhkan perawatan baik untuk pergantian suku cadang dan pelumas, ke bengkel tersebut. Sedangkan misinya, mewujudkan pengelolaan, perbaikan kendaraan dinas dan alat berat yang berkualitas dan ramah lingkungan; meningkatkan profesionalisme organisasi dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam perbaikan kendaraan operasional serta pemeliharaannya; meningkatkan akuntabilitas organisasi dan aparat melalui penyusunan, perencanaan dalam perbaikan kendaraan-kendaraan dinas dan alat berat, baik dalam lingkup dinas secara khusus maupun dalam lingkup instansi pemerintahan pada umumnya.

Dengan workshop yang sangat luas dan SDM yang memadai , maka tidak ada salahnya jika kendaraan-kendaraan dinas yang dimiliki semua SKPD termasuk kendaraan dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar mulai tahun 2012 perawatannya diarahkan ke workshop tersebut. Agar workshop dan peralatan yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Makassar dapat dimanfaatkan dan berfungsi maksimal.

“Diharapkan mulai tahun depan semua kendaraan dinas yang ada di Kota Makassar perawatannya telah dialihkan ke UPTD Perbengkelan,” ucap Aslahuddin Rahim, SH, Kepala UPTD Bengkel Dinas PU Kota Makassar.
Dia menambahkan, jika hanya perawatan seperti pengantian suku cadang dan pelumas tentunya UPTD Perbengkelan juga dapat melakukannya. Apalagi, telah memiliki workshop yang dapat menampung kendaraan sebanyak 20 hingga 30 unit per harinya. Selain telah memiliki sarana dan prasarana dan tenaga teknis, UPTD Perbengkelan juga telah memiliki tempat pencucian kendaraan.

"Salah satu syarat menjadi Kota Dunia harus memiliki IPAL."

Kota Makassar, salah satu kota terbesar di Indonesia khususnya di Kawasan Timur Indonesia (KTI), pertumbuhan sarana dan prasarana serta perekonomiannya maju begitu pesat. Dengan dasar ini Pemerintah Kota Makassar dan warganya memiliki cita-cita menjadikan Kota Makassar salah satu Kota Dunia.
Untuk dapat masuk kategori sebagai Kota Dunia tentulah ada beberapa yang menjadi persyaratan. Salah satunya, keindahan dan kebersihan lingkungan. Agar kebersihan dan keindahan Kota Makassar dapat terjaga maka mau tidak mau harus memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). Dengan adanya IPAL maka limbah-limbah yang setiap harinya dihasilkan oleh industri dan rumah tangga bisa diolah dan menjadi ramah lingkungan.

Terkait pembangunan IPAL Pemerintah Kota Makassar telah mempersiapkan diri sejak 2009 namun pada saat itu salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan dana dari pusat yaitu ketersediaan lahan belum dapat dipenuhi. Karena lahan yang akan dijadikan lokasi pembangunan belum berhasil dibebaskan, maka proses pembebasan lahan dilanjutkan pada 2010, namun hasilnya sama.

Pada 2011 ini Pemerintah Kota Makassar telah berhasil membebaskan lahan seluas 1,5 hektare dari total 6 hektare yang direncanakan. Untuk membebaskan 1,5 hektare dibutuhkan dana sebesar Rp 6 miliar. Dengan berhasil dibebaskannya lahan seluas itu menandakan Kota Makassar masuk ke dalam lima kota yang akan diberikan dana hibah dari Pusat untuk pembangunan IPAL.

Di Indonesia sendiri sebanyak 16 kota yang berebut agar dapat terpilih ke dalam lima besar kota penerima dana hibah yang diperoleh dari Pemerintah Pusat (pinjaman ADB). Untuk mendapatkan dana pinjaman dari ADB untuk pembangunan IPAL juga harus memiliki beberapa persyaratan. Seperti, minat kota, badan pengelola harus siap, siap AMDAL dan siap lahan. Untuk

Kota Makassar

sendiri syarat-syarat tersebut telah dipenuhi sehingga Kota Makassar masuk ke dalam lima kota yang terpilih untuk mendapatkan dana bantuan tersebut dari ke 16 kota yang bersaing.

“ADB tidak menentukan berapa luas lahan yang harus disediakan tapi tetap saja ada batas waktu untuk memenuhi semua syarat yang telah ditetapkan,” ucap Drs Muslim, Pelaksana Tugas Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar yang didampingi Imbang Muryanto, Kasi Sanitasi Bidang Sarana dan Prasarana Lingkungan.

Lebih jauh Imbang menjelaskan, perhitungan pada 2009 dana kontruksi fisik yang disediakan sebesar Rp 400 miliar termasuk pemasangan jaringan pipa IPAL untuk enam Kecamatan yang ada di Kota Makassar. Mengingat lahan yang berhasil dibebaskan baru 1,5 hektare tahun ini, sementara telah menjadi komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk membebaskan lahan seluas 6 hektare, maka Pemerintah Kota Makassar telah mempersiapkan dana pembebasan Rp 16,7 miliar lebih dan diharapkan semua lahan telah berhasil dibebaskan maksimal bulan Februari 2012 mendatang.

“Kami mengharapkan kerja sama semua pihak termasuk pemilik lahan agar lahannya mau dibebaskan,” kata Imbang. Jika pembangunan IPAL Losari berhasil maka yang akan menikmati semuanya adalah masyarakat Kota Makassar.

keluhan pelanggan akan direspon sesegera mungkin, dalam rentang waktu maksimal 45 menit petugas telah tiba di lokasi dan maksimal tiga jam gangguan telah diselesaikan.


PT. PLN (Persero) Wilayah Sulserabar meluncurkan pelayanan reaksi cepat (RC) 453 pada hari kamis 22 Desember di Kantor PLN Makassar Selatan Jl.Hertasning, Makassar. Peluncuran RC 453 ini sebagai bentuk kepedulian PT PLN (Persero) wilayah Makassar terhadap peningkatan kualitas pelayanan terhadap pelanggan
Peluncuran RC 453 yang merupakan salah satu upaya PLN dalam meningkatkan kualitas pelayanan khususnya di bidang distribusi listrik, yang termasuk didalamnya jaringan tegangan menengah, gardu, tegangan rendah dan sambungan rumah.
Sejak diluncurkannya RC 453 ini setiap laporan keluhan pelanggan akan direspon sesegera mungkin, dalam rentang waktu maksimal 45 menit petugas telah tiba di lokasi dan maksimal tiga jam gangguan telah diselesaikan. Waktu tersebut dihitung sejak laporan pertama kali diterima (RC 453 = Maksimal 45 menit petugas tiba di lokasi, dan maksimal tiga jam keluhan diselesaikan).

Pelaksanaan dari pelayanan Reaksi Cepat 453 akan dipantau langsung oleh Tim dari PLN Kantor Pusat pada awal Januari 2012. Demi terealisasinya program pelayanan cepat ini, selain sumber daya manusia, tim juga telah mempersiapkan segala kelengkapan, diantaranya Mobil Crane yang sudah berisi trafo dan tangga, Trafo unit, Genset, kesiapan Mobil Pelayanan Teknik lengkap tangga, stick, toolset, press kabel, alat K3, APD/Alat Pengaman Diri (sepatu 20kV, kaos tangan 20 kV, helm), alat ukur, dan base station, serta Motor lengkap dengan toolset, alat ukur, APD, dan handy talky.

GM PLN Sulselrabar Zulkifli Abdullah Puteh didampingi Manajer Transmisi dan Distribusi Andi Lakipadadah menyatakan bahwa pelayanan Reaksi Cepat 453 ini juga diterapkan serempak di seluruh unit pelayanan PLN Regional Operasi Indonesia Timur, termasuk di wilayah Sulsel, Sultra & Sulbar. Meskipun cuaca musim hujan ini cukup menantang, namun saat ini merupakan momentum yang tetap mengingat sebentar lagi akan ada dua agenda penting yaitu hari raya dan tahun baru. Semoga kehandalan listrik dan kenyamanan pelanggan bisa lebih terjaga.

Pada kesempatan itu GM Zulkifli melakukan penyematan pin kepada tim Reaksi Cepat 453 dan melakukan tos bersama untuk kesuksesan peningkatan pelayanan kepada masyarakat tersebut.
Bersama kita wujudkan pelayanan PLN yang Mudah Murah Cepat (MMC)! Untuk meningkatkan pelayanan, silahkan menyampaikan saran dan dukungan ke : SMS Center : 0811 421 123 / plnsultanbatara.peduli@gmail.com / Call Center PLN : 123.

Kasus HIV/AIDS di Kota Makassar didominasi laki-laki, sebesar 63 persen.

Permasalahan HIV/AIDS dan narkoba akan menjadi ancaman bagi masyarakat apabila tidak ditangani dengan baik . Dari tahun ke tahun kasus ini terus mengalami peningkatan, komitmen pemerintah yang sangat tinggi terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, serta penyalahgunaan narkotika di Kota Makassar tentunya sangat membantu dalam mengurangi tingkat penyebaran virus mematikan ini.

Di Kota Makassar jumlah total penderita HIV/AIDS dari tahun 2005 hingga 2011 ini terhitung sebanyak 4018 kasus. Setiap tahunnya khusus penderita AIDS terus bertambah dan jumlahnya hingga ratusan orang. Laki-laki tercatat mendominasi, yakni sebanyak 63 persen sementara penderita HIV/AIDS perempuan sebanyak 37 persen.

Melihat fenomena ini, Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Kesehatan menjalankan beberapa kebijakan dalam rangka melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyebaran HIV/AIDS. Seperti, program kemudahan dalam mendapatkan layanan VCT cuma-cuma untuk pemeriksaan darah HIV sebagai langkah antisipasi dini meluasnya penularan.
Program pencegahan penularan HIV bagi kelompok usia produktif diarahkan pada tempat-tempat kerja, sekolah, pondok pesantren, dan perguruan tinggi dengan cara penyuluhan. Upaya penanggulangan AIDS bagi IDU’s dengan pendekatan harm reduction di Puskesmas, meningkatkan jumlah dan kemampuan sumber daya manusia dalam penanggulangan AIDS, melalui pelatihan-pelatihan.

Keterpaduan dalam program penanggulangan HIV/AIDS perlu ditingkatkan untuk lebih memperkuat upaya penanggulangan HIV di Kota Makassar. Penemuan Kasus HIV di Kota Makassar melalui layanan VCT (rata-rata 500 orang / tahun), peran serta semua sektor terkait dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS menimbulkan kesadaran segenap lapisan masyarakat untuk mengetahui dampak HIV/AIDS.

Adapun langkah-langkah strategis yang dilakukan Dinas Kesehatan di antaranya, upaya pencegahan infeksi dilakukan dengan memutus rantai penularan terutama pada populasi rawan tertular dan menularkan. Upaya pelayanan dilakukan secara komprehensif dan terpadu dalam rangka meningkatkan kualitas hidup orang dengan HIV/AIDS dan mengurangi dampak sosial dari HIV/AIDS dan meningkatkan jangkauan dan kualitas pengendalian secara bertahap berdasarkan epidemiologi dengan menggunakan setiap sumber daya dan mengikutsertakan seluruh komponen masyarakat (partnership).

Isu HIV/AIDS menjadi isu strategis dimana pengendalian HIV/AIDS menjadi target dalam MDGs, Sehingga komitmen pihak legislatif dan eksekutif dalam penanggulangan AIDS sangat menentukan keberhasilan program pencegahan dan penanggulangan. Selain itu juga dilakukan pengembangan jejaring antara pemerintah, pemberi layanan di semua fasilitas kesehatan, swasta, LSM, ormas dan donor, dalam penanggulangan HIV/AIDS di Kota Makassar. Termasuk, pengembangan dan penguatan sarana pelayanan kesehatan dalam memberikan pengobatan, perawatan, dan dukungan terhadap ODHA dan kemudahan dalam mendapatkan layanan konseling dan laboratorium untuk pemeriksaan darah sebagai langkah antisipasi dini meluasnya penularan HIV.


Sementara itu dasar kebijakan penaggulangan HIV/AIDS di Indonesia adalah Perpres Nomor 75 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS, Permendagri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembetukan Komisi Penanggulangan AIDS di daerah, Permenkokesra Nomor 8 Tahun 2010 tentang Strategi Rencana Aksi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS 2010-2014, Perda provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS dan Surat Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 443.3.05/538/kep/VI/2009 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Kota Makassar.

Meningkatnya Kasus HIV/AIDS

Di Kota Makassar jumlah penderita HIV/AIDS secara keseluruhan yang tercatat oleh Dinas Kesehatan sebanyak 4018 kasus. Jumlah penderita AIDS pun terus mengalami peningkatan, dimana pada 2010 tercatat sebanyak 184 penderita, dan pada 2011 sudah mencapai 382 kasus. Sementara untuk penderita HIV pada tahun ini penyebarannya dapat ditekan, ini terlihat dari kasus yang terindikasi pada 2010 sebanyak 476 kasus, namun pada 2011 dapat ditekan menjadi 403 kasus.

Melihat permasalahan HIV/AIDS yang dapat mengancam jiwa masyarakat, Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Kesehatan menjalankan berbagai program dalam rangka mencegah dan menekan laju pertumbuhannya. Seperti, pelaksanaan sosialisasi HIV/AIDS, pelaksanaan pertemuan koordinasi KPA Kota Makassar, pelaksanaan pertemuan pokja HIV tingkat Kecamatan, dukungan pemeriksaan laboratorium bagi ODHA (orang dengan HIV/AIDS), dukungan untuk layanan pengurangan dampak buruk penggunaan narkotika di Puskesmas, serta pelaksanaan Hari AIDS Sedunia (HAS).

Di Kota Makassar, pengembangan layanan HIV/AIDS di setor kesehatan, layanan konseling dan pemeriksaan HIV secara cuma-cuma (VCT) dilakukan pada rumah sakit dan puskesmas. Adapun rumah sakit dan puskesmas untuk layanan dan konseling HIV secara cuma-cuma yaitu, Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Rumah Sakit Labuang Baji, Rumah Sakit Khusus Daerah, Rumah Sakit Pelamonia , Rumah Sakit Bhayangkara dan Rumah Sakit Umum Daya. Sementara layanan konseling dan pemeriksaan khusus untuk puskesmas bisa dilakukan di Puskesmas Jumpandang Baru, Puskesmas Kassi-Kassi dan Puskesmas Jongaya.

Layanan kesehatan dasar dan pengobatan HIV dengan Anti Retro Viral (Care and Support Treatment / CST), dapat dilakukan di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, Rumah Sakit Labuang Baji, Rumah Sakit Khusus Daerah, Rumah Sakit Bhayangkara, Rumah Sakit Pelamonia dan Rumah Sakit Umum Daerah Daya. Klinik PMTCT (Prevention Mother to Child Transmission), dapat dilakukan di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, Rumah Sakit Labuang Baji dan Puskesmas Jumpandang Baru.

Untuk Layanan Klinik IMS (Infeksi Menular Seksual) dapat diperiksakan pada puskesmas-puskesmas seperti, Puskesmas Makassar, Puskesmas Maccini Sawah, Puskesmas Kassi-kassi, Puskesmas Bira dan Puskesmas Andalas. Klinik PTRM (Terapi Rumatan Methadon), layanan terkait HIV/AIDS dan narkoba dapat memeriksakan pada Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, Puskesmas Jumpandang Baru , Puskesmas Kassi-Kassi dan Puskesmas Jongaya.

Keberadaan Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan (KPAP) Kota Makassar tentunya memberikan banyak manfaat bagi Pemerintah Daerah dan pelaku usaha. Lantas manfaat apa saja yang dapat dirasakan pemerintah daerah dan pelaku usaha?

Bagi Pemerintah Daerah, manfaatnya yakni meningkatkan citra positif Pemerintah Daerah. Selama ini terbentuk opini dimasyarakat adanya hambatan komunikasi antara Pemerintah sebagai pelayan dan masyarakat yang dilayaninya. Dengan adanya KPAP dapat dijadikan saluran bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan semua informasi tentang perizinan yang dibutuhkan masyarakat.

Di sisi lain saluran yang sama juga dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan masukan terhadap layanan publik kepada Pemerintah. Dengan kata lain melalui KPAP Kota Makassar berarti telah terbangun saluran yang berguna bagi kedua belah pihak. Oleh karenanya citra Pemerintah Daerah akan semakin baik di mata masyarakat. Citra baik ini akan mendorong partisipasi masyarakat yang lebih baik dalam pembangunan daerah.

Meningkatkan investasi di daerah, kemudahan-kemudahan yang diberikan di KPAP diharapkan dapat meningkatkan minat investasi domestik maupun asing untuk menanamkan modalnya di Kota Makassar. Bukan saja para investor akan mempertahankan investasi yang sudah ada, tapi para pelaku usaha yang lain juga akan tertarik untuk datang menanamkan modalnya.

Meningkatkan pendapatan daerah, kemudahan pelayanan perizinan, juga berdampak positif terhadap pendapatan daerah. Meningkatnya jumlah formalisasi usaha serta munculnya kegitan investasi baru di daerah akan meningkatkan pendapatan daerah, dan ketika kegiatan usaha ini berkembang, maka pelaku usaha secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan kontribusi kepada daerah.

Manfaat KPAP Kota Makassar bagi pelaku usaha, yakni, terhindar dari biaya yang Tinggi, dan pelaku usaha membutuhkan kepastian dan legalitas izin atas usaha yang dijalankannya sesuai peraturan yang berlaku. Melalui KPAP Kota Makassar proses penyelesaian administrasi perizinan suatu usaha diharapkan akan menjadi lebih mudah, cepat, murah, dan transparan. Hal ini juga memungkinkan pelaku usaha dapat terhindar dari distorsi, perilaku negatif, yang biasa terjadi pada saat pengurusan izin.

Kemudahan terhadap berbagai akses, dan kemudahan bagi pelaku usaha, akan berdampak pada semakin luasnya akses terhadap sumber daya lain di sektor formal. Misalnya, lembaga keuangan, perbankan, dan berbagai lembaga baik dari pemerintah maupun swasta.

Semakin meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang tuntutan perbaikan sistem pelayanan publik, tidak saja dari aspek perbaikan sistem dan tata cara, tetapi sudah mencakup aspek kemudahan, kecepatan, dan kelancaran penyediaan pelayanan publik yang bisa diakses oleh masyarakat .

KPAP sebagai instansi yang memberikan pelayanan publik di sektor perizinan sangat menyadari adanya kebutuhan dan tuntutan masyarakat akan pentingnya iklim perizinan lebih kondusif. Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam meningkatkan sistem pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam hal kesederhanaan proses pemberian izin, dengan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian izin pada Pemerintah Kota Makassar, mekanisme pemberian izin melalui pelayanan berawal dan berakhir pada Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan.

Peningkatan kualitas terhadap pelayanan perizinan harus terus dilakukan dan merupakan salah satu aspek dalam rangka mendukung visi Kota Makassar menuju Kota Dunia berlandas kearifan lokal.

Keberhasilan bandara Internasional tidak terlepas atas dukungan semua masyarakat Sulawesi Selatan.
PT Angkasa Pura I selaku pengelola Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin berhasil dinobatkan sebagai bandara tiga terbaik di Indonesia dalam pemilihan The Best Airport of The Year 2011 . Penyerahan penghargaan yang pertama kalinya didapatkan tersebut atas dukungan seluruh masyarakat Sulawesi Selatan. Penyerahan penghargaan dilakukan langsung oleh Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sapta Nirwandar, 7 Desember 2011 di Hotel Borobudur, Jakarta.
Menjadi bandara tiga terbaik di Indonesia tentunya tidaklah muda karena harus melalui proses penilain yang sangat ketat serta bersaing dengan 37 bandara yang masuk penilaian yang ada di Indonesia, dalam proses penilaian juri yang terlibat seperti Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan kementerian perhubungan serta dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Bandara Sultan Hasanuddin berhak meraih The Best Improvement Airport dengan mendapatkan tropi karena diangap berhasil melakukan inovasi dalam perbaikan sarana dan prasarana bandara seperti yang ada sekarang ini. Award tersebut merupakan akumulasi dari tiga kategori yang berhasil diraih Bandara Sultan Hasanuddin. Masing-masing The Most Improvement Airport, Service Excellent Airport, dan Most Favorite Aiport.

"Di atas kita hanya ada Bandara Juanda, Surabaya dan Terminal 1 Cengkareng. Itupun selisihnya hanya di sedikit," ujarnya. Rachman berharap, prestasi yang ditorehnya Bandara Sultan Hasanuddin itu bisa memacu semua pihak terkait untuk bekerja lebih maksimal dan menjaga agar prestasi itu bisa berlanjut.
Demikian juga instansi terkait diharapkan bisa menggagap program yang bisa mendukung kemajuan ekonomi daerah ini.
“Saya selalaku General Manager PT. Angkasa Pura I Bandara Sultan Hasanuddin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat Sulawesi Selatan atas dukungannya,”ucap Rachman Syafri GM Angkasa Pura I bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Menurutnya tampa ada dukungan dari seluruh masyarakat Sulsel dan stockholder tentunya prestasi yang diraih saat ini tidak mungkin bisa didapatkan jika hanya pengelola PT Angkasa Pura I yang harus mengerjakannya dan hasilnya akan seperti tahun-tahun sebelumnya.
Best Airport of year 2011 adalah penghargaan tertinggi untuk bandara untuk kualitas produk dan layanan terminal penumpang yang unggul, melakukan peningkatan yang signifikan, dan secara umum yang disukai oleh pelanggan. Survey yang dilakukan terhadap produk dan layanan di area terminal penumpang bandara mulai dari area umum, area check-in , area keberangkatan dan area kedatangan . diukur dari kualitas versi pelanggan.
Dengan mendapatkan penghargaan sebaigai bandara tiga terbaik se- Indonesia tentunya pihak PT Angkasa Pura I selaku pengelola bandara tidak puas begitu saja. Dimana menrut Rahman pihaknya akan tidak akan berhenti melakukan inovasi dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasana bandara begitupun dengan pelayanannya.
“Tahun ini kita mandapatkan penghargaan sebagai bandara tiga terbaik se-Indonesia, ini akan menjadi tolak ukur menjadi bandara nomor satu terbaik di Indonesia tahun depan,” kata Rachman. Apalagi yang bekerja di Bandara Sultan Hasanuddin mayoritas putra-putri Sulawesi Selatan sehingga tidak ada alas an tahun depan Bandara Internasional tidak menjadi bandara yang terbaik. Apalagi saat ini Bandara Internasional Hasanuddin adalah bandara Terbaik di Kawasan Indonesia Timur dan tengah.
Saat ini pengelola PT Angkasa Pura I selaku pengelola Bandara Internasional Sultan Hasanuddin terus melakukan perbaikan dalam area bandara serta beberapa program pembangunan dalam meningkatkan pelayanan dan kenyamanan pelanggan juga telah direncanakan, dalam bentuk ucapan terima kasih pengelola Bandara Sultan Hasanuddin juga memberikan berbagai bantuan kepada masyarakat sekitar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, seperti bantuan modal usaha.

Kota Makassar merupakan Kota Metropolitan sebagai pintu gerbang dan barometer perekonomian di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Dengan posisi strategis sebagai daerah lintas perdagangan regional dan internasional, kian menegaskan Makassar sebagai simpul jasa terpenting di belahan timur Indonesia.
Sebagai kota pelayanan dan jasa, mendorong Pemerintah Kota Makassar untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang ingin melakukan kegiatan usaha dan investasi di kota ini. Di sisi lain, masyarakat juga sangat menaruh harapan adanya sektor pelayanan publik terutama dalam pemberian perizinan yang lebih kondusif.

Pelayanan birokrasi yang mudah, cepat, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat, sudah menjadi tuntutan masyarakat. Menyadari adanya kebutuhan dan tuntutan masyarakat akan pentingnya iklim perizinan yang lebih kondusif, yang menggairahkan perdagangan dan investasi, maka Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan (KPAP) Kota Makassar terus melakukan berbagai upaya demi memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada masyarakat.

KPAP sebagai instansi yang memberikan jasa pelayanan publik, dibentuk dalam rangka mengkoordinasikan pelayanan administrasi pemerintah di bidang pelayanan perizinan. Diharapkan dengan keberadaan KPAP dapat memberikan kemudahan dalam pemberian pelayanan.

“Bila pelaku usaha mudah mendapatkan pelayanan perizinan maka akan bertumbuhan pelaku-pelaku usaha di Kota Makassar,” ucap Hj Nadjmah Emmah, SE, M.Si, Kepala Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar. Semakin banyak pelaku usaha yang melakukan formalisasi usaha, semakin terbuka peluang bagi pelaku usaha untuk mengakses berbagai sumber daya yang ada.

Bergairahnya kegiatan ekonomi lokal secara signifikan tentunya akan memberikan kontribusi kepada pembangunan daerah melalui penyerapan tenaga kerja, produksi bagi kebutuhan lokal, serta kegiatan pembangunan lainnya.

Penyederhanaan proses birokrasi dalam pengurusan izin di Kota Makassar juga mendapatkan masukan dari pihak akademisi yakni Dr. H. M. Tahir Haning, M,Si. Menurutnya, untuk memperbaiki pelayanan khususnya perizinan perlu dilakukan reformasi.

Perubahan yang dimaksud seperti membuat struktur yang lebih sederhana, lebih nyaman dan lebih memuaskan. Tahir Haning mengatakan,“Tidak perlu terlalu banyak birokrasi yang harus dilakukan pemohon izin.” Yang berujung, pemohon menjadi tidak nyaman karena terlalu berbelit-belit. Yang dibutuhkan sekarang adalah pelayanan di satu tempat saja.

Selain itu, pemerintah juga diharapkan jangan selalu berfikir bagaimana meningkatkan PAD, karena akan bertolak belakang dengan pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat.
“Kalau mau meningkatkan pelayanan maka lupakanlah PAD,” ucap Tahir Haning. Yang terpenting, menurutnya,”Budaya birokrasi perlu diubah, mengingat saat ini masih sering terjadi budaya menghalalkan pemberian di luar urusan birokrasi yang seharusnya tidak perlu terjadi.”

Bagi pelaku usaha yang telah berbadan hukum untuk mendapatkan izin sebaiknya tidak perlu lagi mendatangi kantor kelurahan atau kecamatan untuk mendapatkan rekomendasi penerbitan izin. Cukup dengan dokumen badan hukum yang dimiliki pemohon sudah dapat langsung ke KPAP untuk memperoleh izin.

Hadiah Natal untuk pengguna XL yang menggunakan Taksi Bosowa.

Kebutuhan sarana transportasi umum, seperti taksi, di Kota Makassar kini semakin meningkat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya jasa transportasi yang hadir di Makassar. Tak heran jika persaingan dalam meningkatkan pelayanan pun terus menggeliat. Untuk menjawab tantangan tersebut, dalam rangkaian XLangkah Lebih Maju bekerjasama dengan Taksi Bosowa, PT XL Axiata Tbk Nort Region menggelar bentuk kerja sama promo TakSinterklas. Promo ini diharapkan dapat memberi keuntungan bagi masyarakat Makassar, khususnya pelanggan XL yang sering menggunakan taksi sebagai sarana transportasi.
VP XL North Region, Nururddin AL Fithroh, mengatakan, “ Paket khusus ini kami persembahkan dalam rangka menyambut Natal dan Tahun Baru ini. Bentuk promo TakSinterklas ini bekerjasama dengan Taksi Bosowa di Makassar.” Dengan promo ini, pelanggan XL bisa lebih cepat dan hemat saat memesan taksi tersebut. Cukup dengan menghubungi nomor layanan 081929454545”.
Pelanggan juga mendapatkan banyak benefit lainnya, termasuk jika memesan j taksi dinomor tersebut minimal 25 kali pada periode 1 Desember hingga 31 Desember 2011, maka pelanggan XL akan mendapatkan paket gratis XL Internet Unlimited selama tiga bulan. Keuntungan lainnya, pelanggan akan mendapatkan voucher menginap di hotel berbintang, voucher pulsa XL pra bayar, dan voucher naik Taksi Bosowa.
Saat ini jumlah pelanggan XL di North Region terus tumbuh secara signifikan. Bahkan di akhir November 2011 telah mencapai 2,6 juta pelanggan. Pencapaian ini telah melebihi target 2011 yang hanya menargetkan sebanyak 2,5 juta pelanggan. Hal ini tidak terlepas dari kepercayaan masyarakat untuk menggunakan XL sebagai pilihan yang tepat. Juga dikarenakan peran media massa yang selalu setia mendukung setiap kegiatan XL di wilayah North ini.
Peresmian nomor call centre secara simbolis dilakukan pada 2 Desember 2011. Bertempat di Graha XL, jalan Andi Pangerang Pettarani, Makassar.
Call center ini menurut C. E. Group Logistic dan Transportation Bosowa, Yoyok Sucahyo, diharapkan bisa mempermudah pengguna kartu XL yang sering memesan taksi Bosowa. “Pelanggan XL yang menggunakan callcenter ini akan lebih mudah, dan murah jika menghubungi operator Taksi bosowa. Terutama pada jam sibuk,” tambahnya. Asal tahu saja, dari data yang ada pada operator taksi tersebut, jumlah pemesan Taksi Bosowa dari pengguna kartu XL terus meningkat.
Managemen Taksi Bosowa menyambut positif kepercayaan pihak XL mengundang Taksi Bosowa sebagai partner. “Kerja sama ini insya Allah akan terus kami kembangkan, agar pengguna Taksi Bosowa dan pengguna kartu XL yang ada di Makassar merasakan nilai lebih dari layanan kami,” ujar Head Operation Taksi Bosowa, Wawan Purnawan.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Makassar menggelar berbagai kegiatan. Beberapa diantaranya yang merupakan kegiatan paling spektakuler adalah Festifal Bahari 2011 dan Festival Losari 2011, kegiatan ini dilaksanakan merupakan program visit Makassar 2011 yang telah diangendakan Pemerintah Kota Makassar.

Festival Bahari yang berskala internasional ini, rutin dilakukan tiap tahun. Festival Bahari 2011 telah berlangsung pada 19-20 November, di Anjungan Losari, Makassar.

Festival yang berlangsung sepekan ini, yakni 11 sampai 18 September 2011. juga diwarnai beberapa acara dan pengunjung dibuat berdecak-kagum menyaksikannya.
Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran Disbudpar Kota Makassar, Ir A. Samad Sa’ban Miru, MM, mengatakan, Festival Bahari tahun ini bisa dikatakan sebagai puncak kegiatan dari Visit Makassar 2011. Karena berbagai kegiatan dihelat untuk mempromosikan Makassar sebagai kota yang layak untuk dikunjungi dan memiliki potensi kebaharian yang tak kalah indahnya dibandingkan daerah lain.

Festival Bahari 2011 ini dirangkai dalam sembilan kegiatan. Di antaranya, lomba renang antarpulau, pentas seni dan budaya, atraksi jet sky, atraksi perahu Jolloro, lomba perahu Katinting, dan manuver tiga pesawat tempur jenis Shukoi.
Kemeriahan festival diawali dengan pementasan ratusan penari yang berlenggok di atas perahu. Tepatnya, di Anjungan Pantai Losari. Tarian multietnis yang dibawakan mahasiswa ini dinamakan Appakasere ri Mangkasara, yang berarti bersatu di Makassar.
Kegiatan yang tak kalah memukau masyarakat Makassar adalah Festival Losari. Festival ini di hadiri oleh Kepala Disbudpar Kota Makassar beserta staf, Walikota Makassar, dan utusan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Bidang Pemasaran, dan Bidang Sarana. Hadir pula beberapa komunitas di Makassar, seperti komunitas motor, komunitas sadar wisata Sulsel, komunitas Tionghoa, dan komunitas sepeda ontel Makassar.

Festival Losari juga diramaikan karnaval budaya, festival Kuliner, pentas tari, pertunjukan Barongsai, lomba masak oleh warga Makassar, demo masak oleh beberapa hotel di Makassar, aksi sepeda ontel, serta demo pembuatan kue tradisional Baurasa’.
Festival Losari terbagi atas dua kegiatan: Festival Losari dan Festival Kuliner. Festival Kuliner digelar mulai pukul 09.00-20.00 WITA. Dengan menampilkan berbagai menu makanan tradisional. Juga digelar lomba cipta rasa dan kemasan kue Baurasa’ sebagai makanan tradisional Bugis –Makassar. Pesertanya berasal dari 14 Kecamatan di Kota Makassar. Ada juga lomba pembuatan nasi goreng oleh warga, dan dilanjutkan dengan demo pembuatan Baurasa’ yang hanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit dengan jumlah kue 50.

Menjaga kebersihan lingkungan, terutama saat musim penghujan sangatlah penting. Termasuk di Kota Makassar. Genangan air dan banjir di beberapa titik di Kota Makassar telah menjadi agenda tahunan pada musim penghujan. Bahkan bukan hanya genangan air dan banjir, namun berbagai penyakit pun dapat menyerang setiap saat.

Musibah tersebut bukannya tidak dapat dihindari jika semua masyarakat memiliki kesadaran dalam menjaga kebersihan lingkungan di mana pun berada. Karena itu Camat Mamajang Andi Muhammad Yasir menghimbau agar dalam musim penghujan ini semua warga masyarakat menjaga kebersihan lingkungannya.

Kebersihan lingkungan menurutnya bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah tapi juga tugas masyarakat setempat. Untuk itulah, maka camat, sekcam, tipika dan pihak puskesmas telah bersatu memberikan pemahaman kepada masyarakat mamajang yang membawahi 13 kelurahan.

Mereka semua bersatu turun menghimbau masyarakat betapa pentingnya menjaga lingkungan seperti membersihkan saluran air dari sampah-sampah agar saat hujan aliran air tidak tersumbat yang tentunya akan berakibat menimbulkan banjir. Selain itu got-got pada perumahan juga harus dijaga kebersihannya agar air hujan tidak tergenang.

“Bagi masyarakat yang bertempat tinggal disekitar kanal saya meminta agar tidak membuang sampah di kanal,” himbau Andi Muhammad Yasir. Jika hal tersebut terjadi maka salurannya akan tersumbat dan menebarkan bau yang tidak sedap. Bahkan akibat buruk tu bisa menghasilkan bibit-bibit penyakit seperti diare, demam berdarah dan berbagai macam penyakit lainnya yang biasanya datang saat musim penghujan.

Dalam rangka menghadapi pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi pajak daerah pada 2013 mendatang, Unit Pelaksana Tugas Dinas (UPTD) PBB Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Makassar jauh-jauh hari telah mempersiapkan diri dalam menghadapi pengalihan tersebut. Salah satunya, persiapan Sumber Daya Manusia (SDM).
Menurut Andi Mappanyukki, Kepala UPTD PBB,”Dalam menghadapi pengalihan PBB ke pajak daerah, sebanyak 25 pegawai UPTD telah mengikuti diklat penilai PBB bekerja sama dengan Diklat Pajak.”
Pengalihan PBB ke pajak daerah tentunya akan memberikan banyak keuntungan kepada Pemerintah Kota Makassar. Keuntungan seperti Pajak Bumi dan Bangunan yang saat ini masih dilakukan bagi hasil kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat setelah dilakukan pengalihan maka tidak akan dilakukan lagi bagi hasil.
“Semua PBB setelah pengalihan, pendapatan sepenuhnya akan diterima Pemerintah Kota Makassar,” ucap Andi Mappanyukki. Dengan demikian, Penghasilan Asli Daerah akan lebih meningkat sehingga pembangunan di Kota Makassar akan lebih cepat dari sebelumnya. Pengalihan PBB ke pajak daerah juga telah diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi.
Untuk UPTD PBB Dispenda Kota Makassar berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB), UPTD PBB tahun 2011 ini harus bisa mencapai target sebesar Rp 53 miliar. Seperti halnya beberapa bidang di Dispenda Kota Makassar untuk tahun ini UPTD PBB tidak hanya mencapai target sebesar Rp 53 miliar akan tetapi malah melebih target yang telah ditetapkan, yakni sebesar Rp 68,4 miliar.
Walaupun belum ada SKB berapa besar target pendapatan pajak PBB untuk tahun 2012, namun Andi Mappanyukki mengharapkan tahun depan dapat mengumpulkan pajak PBB sebesar Rp 79 miliar. Sekadar info, di Kota Makassar terdapat 14 kecamatan dan semua kecamatan ini telah melakukan pelunasan PBB tepat waktu dan beberapa kecamatan dalam melakukan pembayaran PBB melampaui target yang telah ditetapkan.

Salah satu pajak daerah yang diserahkan Pemerintah Pusat tahun ini adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Tahun-tahun sebelumnya jenis pajak ini dikelola oleh Pemerintah Pusat sehingga Pemerintah Kota Makassar hanya memperoleh Rp 48 miliar. Kini, setelah BPHTB diserahkan untuk dikelola daerah, tahun ini Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Makassar memiliki target Rp 90 miliar dari Pemerintah Kota Makassar.
Perinciannya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pokok yang sebelumnya Rp 80 miliar, kini diubah menjadi Rp 90 miliar. Target yang tergolong besar diberikan kepada Dispenda Kota Makassar ini tentunya tidak ada masalah atau hambatan sedikit pun dalam mencapainya.
“Pada 2 Desember 2011 telah didapatkan pemasukan pajak dari BPHTB sebesar 96 persen atau sekitar Rp 89.201.258.889,” ucap Sabir L. Ondo, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. Sabir juga mengatakan dia sangat yakin pada 31 Desember mendatang target yang diberikan untuk pajak BPHTB dapat tercapai bahkan akan melebih target dengan melihat hasil yang telah didapatkan sejauh ini.
Pertimbangannya, beberapa hal seperti kiat dalam pelaksanaan validasi yang dilakukan dengan teliti, obyek pajak dilayani secara betul-betul karena tidak menutup kemungkinan akan ada upaya penghindaran pajak. Begitu pun kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak sudah secara baik dan terbuka dalam memberikan informasi.
“Walaupun telah ada keterbukaan informasi dalam melakukan pembayaran pajak saat ini tapi masih ada beberapa obyek pajak yang sedikit nakal dalam melakukan kewajibannya, serta tidak transparan,” kata Sabir.
Pada kesempatan yang sama Sabir juga menambahkan, untuk 2011 ini Dispenda Kota Makassar tidak hanya menyodorkan pendapatan tetapi juga melakukan pembenahan sarana dan prasarana. Hal ini dilakukan mengingat 200 lebih pegawai yang ada saat ini sudah tidak nyaman lagi dalam bekerja dengan kondisi kantor yang telah ada saat ini.
Sebelumnya, Kantor Dispenda hanya memiliki dua lantai yang dinilai tidak kondusif lagi dalam menunjang pekerjaan yang dilakukan pegawai . Setelah pembenahan kantor selesai maka Dispenda akan memiliki tiga lantai dalam menunjang pekerjaan yang dilakukan. Selain itu juga akan memiliki tiga lantai dengan beberapa fasilitas pendukung lainnya seperti ruangan wartawan dan ruangan rapat.
Hal ini dilakukan demi memberikan kenyamanan kepada pegawai dalam bekerja dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bukan hanya pembenahan gedung yang dilakukan tetapi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) juga menjadi prioritas dimana tahun ini telah ada beberapa pegawai yang diutus mengikuti berbagai pelatihan dalam meningkatkan kinerja.
Tahun ini Dispenda tidak hanya melakukan pembenahan gedung, tapi Dispenda juga melakukan peningkatan kinerja Sumber Daya Manusia, melalui pelatihan-pelatihan.

Efektifkan pelayanan melalui beberapa bidang.

Dalam rangka efisensi dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kota Makassar dan untuk menjabarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah Kota Makassar, maka masyarakat perlu mengetahui uraian tugas sekretariat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar.
Seperti instansi pemerintahan lainnya, khususnya Kantor Dinas, semuanya memiliki sekretariat yang memiliki tugas memberikan pelayanan administratif bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Dinas termasuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Sekretariat memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi pengelolaan kesekretariatan, pelaksanaan urusan kepegawaian, pelaksanaan urusan keuangan dan penyusunan neraca SKPD, pelaksanaan urusan perlengkapan, pelaksanaan urusan umum dan rumah tangga, pengkoordinasian perumusan program dan rencana kerja, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sekretariat dalam bekerja juga dibantu oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang juga memiliki peranan dan tugas yang sangat penting dalam melaksanakan tugas teknis. Seperti, menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelola administrasi kepegawaian, serta melaksanakan urusan rumah tangga.
Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berfungsi melaksanakan penyusunan dan program kerja, serta mengatur pelaksanaan kegiatan sebagian urusan ketatausahaan. Meliputi, surat menyurat, surat perjalanan dinas, dan mendistribusikan surat sesuai bidang.
Selain itu juga melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas, melaksanakan usul kenaikan pangkat, mutasi dan pensiun, melaksanakan usul gaji berkala, usul tugas belajar, dan izin belajar. Termasuk, menghimpun dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dalam lingkup dinas, menyiapkan bahan penyusunan standarisasi yang meliputi bidang kepegawaian ketatalaksanaan.
Bukan cuma itu, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian juga melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya, melakukan koordinasi pada sekretariat Korpri Kota Makassar, melaksanakan tugas pembinaan terhadap anggota Korpri pada unit kerja masing-masing, menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan melaksanakan tugas ke dinasan lain yang diberikan oleh atasan.
Sub Bagian Keuangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar juga masih mengurusi soal internal Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yakni bertugas menyusun rencana kerja dan melaksanakan tugas teknis keuangan, dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi, menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Keuangan, mengumpulkan dan menyusun rencana kerja SKPD.
Selain itu, juga mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) dari masing-masing bidang dan sekretariat sebagai bahan konsultasi perencanaan ke Bappeda melalui Kepala Dinas.
Tugas lainnya, penyusunan realisasi penghitungan anggaran dan administrasi pembendaharaan dinas, mengumpulkan dan menyiapkan bahan laporan akuntabilitas kinerja instansi dari masing-masing satuan kerja, menyusun laporan neraca SKPD dengan melakukan koordinasi dengan sub bagian perlengkapan, menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Beberapa Tugas Seksi Capil

Bidang Akte Kelahiran, Kematian dan Pengangkatan Anak Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar memiliki tugas dan fungsi penting. Yaitu, melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis bidang pelayanan pencatatan dan penerbitan akte kelahiran, akte kematian dan pengangkatan anak; melaksanakan penyiapan bahan perumusan rencana dan program pencatatan akte kelahiran, akte kematian dan akte pengangkatan anak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; melaksanakan penyiapan bimbingan dan pengendalian teknis penelitian berkas terhadap permohonan pencatatan dan penerbitan kutipan akte kelahiran, akte kematian dan pengangkatan anak serta pengelolaan administrasi urusan tertentu.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Akte akan dibantu beberapa seksi, seperti, Seksi Kelahiran Umum yang bertugas menyusun rencana, serta melakukan pencatatan dan penerbitan akte kelahiran umum. Lebih rinci, tugasnya adalah menyusun rencana dan program kerja, melakukan verifikasi terhadap berkas pemohon pencatatan dan penerbitan akte kelahiran umum WNI dan WNA, melakukan tugas teknis pencatatan dan penerbitan akte kelahiran umum WNI dan WNA, melakukan penyusunan numerik, perapian arsip pendukung dan buku register akte kelahiran umum untuk disampaikan kepada seksi penyimpanan dan perubahan, melakukan pemantauan kinerja pelaksanaan kegiatan pelayanan pencatatan dan penerbitan akte kelahiran umum, menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
Bidang Akte Kelahiran, Kematian dan Pengangkatan Anak dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Seksi Kelahiran Terlambat, dimana seksi ini bertugas menyusun rencana, melakukan pencatatan dan penerbitan akte kelahiran terlambat. Sedangkan fungsinya sendiri adalah menyusun rencana dan program kerja. Termasuk melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan pencatatan dan penerbitan akte kelahiran terlambat WNI dan WNA, melakukan tugas teknis pencatatan dan penerbitan akte kelahiran terlambat WNI dan WNA, melakukan penyusunan numerik, merapikan arsip pendukung dan buku register akte kelahiran terlambat untuk disampaikan kepada seksi penyimpanan dan perubahan.
Di samping itu, juga melakukan pemantauan kinerja pelaksanaan kegiatan pelayanan pencatatan dan penerbitan akte kelahiran terlambat, menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Membenahi Kerajaan Kupu-kupu, dalam meningkatkan pengunjung.

Bantimurung sebagai habitat kupu-kupu endemik di Sulawesi Selatan yang memiliki keindahan panorama alam dan bentangan kars yang indah, menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan domestik dan manca negara. Bukan hanya untuk kepentingan wisata,Bantimurung juga menjadi laboratorium penelitian bagi para peneliti, karena memiliki banyak keanekaragaman hayati. Salah satunya adalah kupu-kupu.

Keindahan Alam Bantimurung

Bantimurung dengan keindahan alam dan air terjunnya banyak dikunjungi oleh masyarakat umum, wisatawan nusantara dan wisatawan luar negeri, demi kenyamanan dan keamanan tempat ini terus dibenahi oleh pemerintah setempat. Baik dalam hal menjaga kelestarian alamnya, maupun meningkatkan layanan bagi para pengunjungnya. Lokasi Bantimurung yang bertempat di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, menjadikan Pemerintah Kabupaten Maros sebagai instansi yang bertanggung jawab untuk pengembangan kawasan tersebut. Salah satu pembenahan yang dilakukan adalah penataan Museum Kupu-Kupu. Pembenahan dilakukan dengan memperbaharui tampilan wajah kawasan wisata alam Bantimurung.

Musium Kupu-kupu Bantimurung

Khususnya, Museum Kupu-Kupu. Hal ini dilakukan untuk menarik perhatian pengunjung. Selain itu, juga untuk memperbaharui koleksi kupu-kupu yang ada di museum. Selain pembenahan fisik, juga dilakukan pembenahan koleksi kupu-kupu yang sudah rusak. Terutama koleksi kupu-kupu yang menjadi spesies khas Sulawesi yang terdapat di Bantimurung. Di antaranya, yang termasuk dalam Family Papilionidae dan Troides, seperti jenis Atacus atlas, Papilio blumey, Troides hypolithus, Troides helena dan Troides halipron. Hal ini merupakan salah satu wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Maros untuk mengembalikan kejayaan Bantimurung sebagai Kingdom of Butterfly atau kerajaan kupukupu di Indonesia.

Mengembalikan Bantimurung Sebagai Kingdom of Butterfly

Keinginan Pemerintah Kabupaten Maros mengembalikan Bantimurung sebagai Kingdom of Butterfly bukan hal yang mustahil. Sebagai langkah awal, akan melakukan pembudidayaan kupu-kupu dengan mengaktifkan kembali penangkaran kupu-kupu yang di dalamnya menyediakan pakan, sehingga kupu-kupu yang meninggalkan kawasan, bisa kembali ke Bantimurung.Bantimurung yang dulunya dikenal sebagai Kingdom of Butterfly, akan dikembalikan kejayaannya seperti dulu lagi. Mengingat dulu, banyak sekali spesies kupu-kupu yang bisa terlihat dan dinikmati oleh pengunjung.

Bantimurung Objek Wisata Terbaik di Sulawesi Selatan

Inilah yang menjadikan objek wisata alam bantimurung bisa di kategorikan objek wisata terbaik di sulawesi selatan dan yang tidak dimiliki oleh objek wisata manapun di Indonesia termasuk dunia. Saat ini, Kepunahan ini diakibatkan oleh padatnya pengunjung, sehingga kupu-kupu sulit beradaptasi terhadap perubahan lingkungan yang terjadi. Agar kupu-kupu ini tetap dapat dinikmati anak cucu kita maka pmerintah setempat akan membuat areal khusus penangkaran kupu-kupu yang dilengkapi dengan tanaman pakan, dan menetapkan areal itu sebagai areal yang tidak terlalu terbuka bagi para pengunjung.

Bantimrung Terus Dipadati Pengunjung

Saat ini, kondisi Wisata Alam Bantimurung, nampak dipadati pengunjung. Setiap hari Sabtu dan Minggu, rata-rata jumlah pengunjung sekitar 2.500 orang. Jumlah ini, setiap tahun terus mengalami peningkatan. Dan diperkirakan tahun ini akan mencapai 50 ribu pengunjung. Mulai tahun ini, Pemerintah Kabupaten Maros akan terus melakukan pembenahan. Diharapkan, dengan pembenahan yang dilakukan, kapasitas obyek Wisata Alam Bantimurung, dapat menampung sedikitnya 20 ribu pengunjung setiap hari.

Menikmati Susana Desa di Tengah Kota Makassar menjadi tempat alternatif untuk rekreasi

Pulau Lakkang merupakan salah satu pulau yang berada tengah Kota Makassar, menurut sejarah pulau ini telah dihuni sejak abad ke-14 sejak awal masuknya agama Islam di Sulawesi Selatan. Walaupun pulau ini berada pada tengah Kota Makassar dan telah lama berpenghuni namun keasrian dan keasliannya tetap terjaga baik.

Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Makassar, akan menjadikan pulau ini sebagai kawasan desa wisata mengingat potensi wisata wilayah ini cukup mejanjikan.Pertumbuhan perekonomian Kota Makassar yang begitu pesat serta mobilitas yang tinggi membuat warga Kota Makassar menjadi kehilangan harmoni sehingga merindukan suasana alam pedesaan untuk menenangkan diri sejenak.

Bagi mereka yang seperti ini tentunya dapat memamfaatkan suasana pedesaan yang ditawarkan pulau lakkang.Untuk menuju ke daratan lakkang yang berpenghuni 181 Kepala Keluarga itu, pengunjung dapat mengakses beberapa jalur yang telah disediakan namun yang paling sering diakses adalah jalur jalan tol reformasi, jalan perintis kemerdekaan dan jalur kampung kera-kera tamalanrea.

Sebelum benar-benar sampai pada pulau lakkang pengunjung terlebih dahulu menggunakan perahu yang telah disediakan warga setempat yang disebut warga setempat ‘Pincara’ dengan jarak tempuh 20 menit dengan biaya sebesar Rp 1000 perorangnya sementara jika membawa motor akan dikenakan biaya sebesar Rp 4000.

Selama dalam perjalanan yang memakan waktu 20 menit dengan menggunakan perahu pengunjung dapat menikmati suasana sungai dengan pohon bakau dan nipa. Bangi pengunjung yang hanya ingin berkunjung cuma sehari sebaiknya memulai perjalanan pada subuh hari dan bisa kembali pada malam hari karena masyarakat setempat telah memulai mengoperasikan perahu-perahu mereka pada subuh dan berakhir pada pukul 22.00 Wita.

Walaupun Kelurahan Lakkang termasuk daerah terpencil dari segi lokasi, namun masyarakat yang tergabung dalam dua rukun warga ini telah maju, bahkan kelurahan lakkang pada tahun 2010 berhasil masuk dalam 50 rukum warga terbaik ‘Makassar Green and Clean 2010’.

Setelah sampai di daratan Lakkang maka akan ditemukan penduduk yang ramah dan fasilitas yang cukup memadai. Pengunjung pun siap menikmati alam daratan Desa Wisata yang sangat indah dan jauh dari polusi udara dan suasana rebut kota, berbagai macam tumbuhan buah milik warga setempat juga menjadi penghias pulau lakkang dengan suasana alam yang dikelilingi persawahan, kebun dan tambak sangat cocok bagi yang ingin menyegarkan dan menyehatkan mata.

Pulau lakkang yang memiliki luas sekitar 165 hektar dengan jumlah penghuni 125 keluarga pada umumnya berprofesi sebagai petambak dan nelayan. “Pada tahun 2006 lalu pulai ini dijadikan pusat peringatan hari habitat sedunia bertema ‘Cities Magnets of Hope’ . Pulau Lakkang dipilih menjadi lokasi peringatan karena kehidupan di daratan itu dinilai mewakili harapan akan kehidupan yang harmonisasi, utuh tampa hasrat yang besar akan urbanisasi.

Kota Makassar yang merupakan pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia (KTI), memiliki 14 kecamatan. Salah satunya, kecamatan Mariso yang berada di daerah pesisir. Dari letak geografis kecamatan ini mayoritas warganya berprofesi sebagai buruh dan nelayan serta berpenghasilan di bawah rata-rata. Sedangkan dari tingkat pendidikan warganya pun jauh di bawah beberapa kecamatan lainnya.

Walaupun warga Kecamatan Mariso hanya berprofesi sebagai buruh dan nelayan dengan penghasilan rendah tapi soal kesadaraan dalam melakukan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tak dapat diragukan lagi. Berturut-turut selama enam tahun warga Mariso selalu tepat waktu dalam membayar PPB. Bahkan selama enam tahun belakangan ini menurut Drs. H.A. Amir Idrus M.Si., Camat Mariso,”PBB yang disetorkan ke Pemerintahan Kota Makassar selalu melebihi target.”

“Untuk tahun ini kami telah melunasi PBB jauh sebelum jatuh tempo,” ucap Amir. Bahkan, PBB yang diserahkan sebesar 120 persen, ini menandakan kelebihan sebesar 20 persen. Tingginya kesadaran warga Kecamatan Mariso yang memiliki sembilan kelurahan ini didukung oleh kesadaran masyarakat akan pentingnya pembangunan yang harus dilakukan pemerintah khususnya pembangunan di Mariso.

Hal lain yang membuat tingginya tingkat kesadaran warga Mariso dalam melakukan pembayaran PBB, disebabkan warga Mariso telah merasakan secara langsung pembangunan yang dilakukan di daerah mereka. Yakni, perbaikan lingkungan seperti jalan-jalan lingkungan yang telah menggunakan paving blok dan drainase yang lebih baik.

Bukan cuma itu, bahkan ada tiga kelurahan yang mendapatkan bantuan sebesar Rp 1 miliar dari Bank Dunia untuk proyek PNPM Mandiri dan juga ada kelurahan yang mendapatkan bantuan pembangunan rumah sebesar Rp 5 juta per kepala keluarga. Bantuan uang tunai ini diberikan secara langsung kepada kepala keluarga yang membutuhkan.

Pengelolaan uang yang diberikan sepenuhnya diserahkan kepada si penerima, terserah bagi si penerima apakah uang itu akan dibelikan seng atau balok asalkan tujuannya jelas. Yakni, untuk pembangunan dan perbaikan rumah mereka.

Lakukan Pengawasan Saat Anak Berkendaraan Sepeda Motor.

Jumlah Kecelakaan di Kota Makassar, priode Januari hingga 22 November 2011 tercatat sebanyak 1085 kasus, 168  orang  diantaranya meninggal dunia. Sementara pada tahun 2010 jumlah kecelakaan lalu lintas sebanyak 440 Kasus, meninggal dunia sebanyak 118 jiwa dan  luka berat hingga cacat sebanyak 162 orang.

Jika dilakukan perhitungan secara matematika tentunya jumlah kecelakaan tahun ini dibandingkan tahun lalu sangat jauh meningkat. Apa yang menjadi penyebab tingkat kecelakaan semakin meningkat setiap tahunnya?. Jika dilakukan penelitian dan analisasi jawaban sederhana akan di dapatkan, dimana jawabanya adalah “Ketidak Disiplinan Dalam Berlalu Lintas.”

Sifat tidak disiplin dan tidak sabar pengemudi saat berkendaraan menjadi awal dari kecelakaan yang terjadi selama ini, sementara faktor lain penyebab korban berjatuhan dijalanan sehingga menyebabkan penderitaan dan kemiskinan bagi korban dan keluarganya adalah faktor jumlah kendaraan utamanya sepeda motor yang terus bertambah setiap harinya tampa diikuti oleh peluasan jalan yang cukup berarti bahkan beberapa titik masih ditemukan rambu-rambu lalu lintas tidak berfungsi maksimal.

Melihat jumlah kecelakaan yang tidak sedikit ini, Polantas Makassar mencatat yang mendominasi kecelakaan adalah usia produktif mulai dari 11 hingga 30 tahun. Dan 108 persen menjadi korban maupun tersangka kecelakaan adalah pengendara sepeda motor. Penyebabnya lagi-lagi ketidak disiplinan dan ketidak pahaman dalam berkendaraan.

Melihat fenomena ini, dimana jumlah korban kecelakaan adalah usia produktif atau rata-rata anak di bawah umur, maka campur tangan orang tua dalam melakukan pengawasan akan sangat membantu dalam menekan jumlah kecelakaan berkendaraan. Sayangilah anak-anak anda dengan tidak memberian izin mengemudikan sepeda motor jika usianya belum mencukupi dan lakukanlah pengawasan setiap saat.

Mengingat pada usia ini merupakan usia pencarian jati diri, sehingga tidak menutup kemungkinan anak-anak yang masih belasan tahun dalam pencarian jati diri tersesat dan menjadi salah satu gang motor yang dapat membahayakan nyawanya dan pengguna jalan lainnya. Sayanngilah anak-anak anda, jangan sampai generasi penerus bangsa ini mengakhiri hidupnya di jalanan karena mereka sangat rentan dan belum dapat mengontrol emosi khususnya saat mengendarai sepeda motor.

Selain ketidak disiplinan dalam berkendaraan penyebab lain usia produktif banyak menjadi korban mesin pembunuh nomor satu atau sepeda motor dijalanan adalah kurangnya pemahaman dalam berkendaraan khususnya bagi anak dibawah umur. Tak dapat dipungkiri pada usia produktif selalu merasa hebat dan ingin memperlihatkan diri jika mereka “BISA” dan terkadang tidak mempertimbangkan dan memperhitungkan akibat yang akan ditimbulkan dengan aksi yang dilakukan di jalanan.

Karena merasa hebat. Alat keamanan pelindung tubuh dalam berkendaraan pun seperti tidak menggunakan helm, sepatu, jaket dan kos tangan diabaikan bahkan saat berkendaraan mereka tidak takut ugal-ugalan dengan kecepatan tinggi, mereka tidak peduli jika kecelakaan sewaktu-waktu dapat terjadi yang mengakibatkan luka-luka, cacat permanen bahkan membunuh mereka dan pengguna jalan lainnya.

Agar kedepannya generasi-generasi penerus bangsa ini tidak menjadi korban sia-sia oleh mesin pembunuh nomor satu di jalanan, maka lagi-lagi pengawasan dan kehangatan orang tua menjadi faktor utama dalam menyelamatkan nyawa anak-anak mereka dari jalanan bukan hanya di bebankan pada polontas Makassar saja, begitu pun aturan dan tata cara dalam berkendaraan perlu diterapkan pada bangku sekolah demi menyelamatkan generasi penerus bangsa ini.

"Sayangilah anak-anak, jangan biarkan inpian besar yang anda gantungkan pada mereka kandas di jalanan, mereka calon pemimpin negeri ini, mereka yang akan bercerita betapa hebatnya orang tua mereka kepada anak cucu mereka yang akan datang," tetap jaga keselamatan diri dan keluarga. Hormati dan hargailah pengguna jalan lainnya. Lebih baik lambat sampai ke rumah dari pada cepat sampai rumah sakit atau kuburan.

Asosiasi dan pelaku usaha diharapkan akan mendapatkan layanan yang mudah dan cepat.


Dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang perizinan khususnya para pelaku usaha, Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan (KPAP) Kota Makassar tak henti-hentinya melakukan sosialisasi. Contohnya pada 29 November 2011, KPAP kembali melakukan sosialisasi tentang tata cara pemberian izin kepada asosiasi dan pelaku usaha yang ada di Kota Makassar.

Ada pun materi yang disosialisasikan oleh beberapa pembicara dari Dinas Teknis dan KPAP adalah berupa pemaparan secara detil seputar tata cara mengajukan permohonan izin dari awal hingga izin tersebut dinyatakan selesai.

Tata cara untuk memperoleh izin di antaranya, pemohon harus mengajukan permohonan kepada Wali Kota Makassar melalui Kepala KPAP  dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan melampirkan persyaratan administrasi yang telah ditentukan.

Setelah mengisi formulir dan melengkapi persyaratan yang diwajibkan, tahap selanjutnya adalah melakukan penelitian berkas atau persyaratan pemohon sebagaimana yang diatur. Apabila telah memenuhi persyaratan maka KPAP paling lambat dua hari setelah menerima berkas, akan melanjutkan berkas pemohon ke Dinas Teknis untuk mendapatkan rekomendasi bisa tidaknya izin tersebut diterbitkan.

Sebelum mengeluarkan rekomendasi, Dinas Teknis terlebih dahulu melakukan peninjauan lapangan atau kajian teknis dengan memperhatikan beberapa syarat teknis yang telah menjadi ketentuan. Dari hasil pelaksanaan peninjauan lapangan lalu dituangkan ke dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL) yang merupakan salah satu lampiran rekomendasi yang harus diserahkan ke KPAP.

Permohonan izin ke Dinas Teknis paling lama 6 hari kerja kecuali Izin Mendirikan Bangunan (IMB) selama 14 hari kerja. Terhitung sejak dari menerima rekomendasi dari Dinas Teknis yang berisi terpenuhinya syarat teknis, penetapan besarnya pungutan, serta dasar pengenaan retribusi daerah.

Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan Dinas Teknis belum juga mengeluarkan rekomendasi, maka Kepala Dinas Teknis tersebut harus memberikan alasan-alasan tertulis mengapa rekomendasi belum juga diserahkan. Rekomendasi yang di keluarkan Dinas Teknis diserahkan ke KPAP untuk diterbitkan izin.

“KPAP hanya sebagai kantor yang menerima permohonan izin namun yang melakukan pendataan untuk dapat tidaknya diberikan  rekomendasi kepada pemohon adalah Dinas Teknis,” ucap Kepala KPAP Kota Makassar, Hj Nadjmah Emma, SE, M.Si. Lebih jauh dia mengatakan, setelah pihaknya menerima permohonan izin dan dilanjuti Dinas Teknis terkait seperti peninjauan, maka hasil peninjauan yang berupaka rekomendasi akan diserahkan lagi ke KPAP untuk penerbitan izin.

Kinerja operasional PT Pelindo IV (Persero) sampai dengan triwulan III 2011 secara keseluruhan menunjukkan angka yang cukup menggembirakan. Baiknya kinerja ini tentunya didukung oleh kondusifnya situasi dan kondisi di Pelabuhan-pelabuhan yang dikelola oleh PT Pelindo IV yang terbentang di Kawasan Timur Indonesia.

Sampai dengan triwulan III  2011 PT Pelindo mengelola 20 pelabuhan cabang, dua terminal peti kemas, tiga UPK, serta empat pelabuhan kawasan. Arus kunjungan kapal yang dilayani tercatat  sebanyak 47.760  dengan jumlah GT (gross tonnage/tonase kapal) sebesar 221.231.088 ton. Ini menunjukkan adanya peningkatan jika dibandingkan dengan triwulan III 2010 yang hanya 43.746 call dengan besaran GT hanya 198.189.004 ton, atau mengalami kenaikan sebesar 109,18 persen.

Kenaikan ini disebabkan meningkatnya kunjungan kapal yang berbendera asing, maupun kapal-kapal berbendera Indonesia, khususnya kapal peti kemas. Selain itu kegiatan arus bongkar muat barang pada triwulan III tahun 2011 juga mengalami kenaikan yang sangat berarti. Dimana pada triwulan III 2011 ini arus barang tercatat sebanyak 94.849.259 ton/m3 lebih besar jika dibandingkan pada periode yang sama di 2010 yang besarannya hanya 90.713.701 ton/m3 atau mengalami kenaikan sebesar 104,56 persen.

Kenaikan arus barang yang cukup tinggi ini disebabkan meningkatnya arus barang di lingkungan PT Pelindo IV (Persero), terutama untuk barang-barang impor, jenis barang General Cargo, Curah Kering, maupun peti kemas.

Untuk kegiatan bongkar muat peti kemas juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan dimana pada triwulan III tahun 2011 tercatat sebesar 991.020 TEUs (twenty equivalent units). Jumlah ini lebih besar jika dibandingkan dengan triwulan III 2010 yang besarannya hanya 945.188 TEUs atau  mengalami kenaikan sebesar 104,85 persen. Kenaikan arus bongkar-muat  peti kemas ini lebih disebabkan karena meningkatnya arus peti kemas ekspor dan impor maupun perdagangan antar pulau, baik untuk kegiatan bongkar maupun muat peti kemas serta peti kemas berpendingin.

Sementara arus penumpang di lingkungan PT Pelindo IV sampai dengan triwulan III tahun 2011 menunjukkan angka sebesar 4.221.452 orang. Atau, lebih besar jika dibandingkan pada periode yang sama di tahun 2010 yang mencatat hanya 3.695.988 orang. Ini menunjukkan angka kenaikan sebesar 114.22 persen. Penyebab kenaikan jumlah arus penumpang ini adalah meningkatnya kegiatan embarkasi maupun debarkasi penumpang (naik-turun penumpang), khususnya untuk penumpang dalam negeri.

Pembuatan e-KTP tidak dipungut biaya.

Proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kota Makassar  telah berlangsung sekitar dua bulan, sebagaimana di  33 provinsi dan 197 kabupaten/kota lainnya di Indonesia. Walau demikian, hingga saat ini Kantor Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Makassar  terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya kepada mereka yang jauh dari pusat kota.

Sosialisasi proses penerapan e-KTP ke masyarakat masih dianggap perlu mengingat tidak semua masyarakat yang ada di Kota Makassar bisa mendapatkan informasi tersebut. Hal ini disebabkan keterbatasan dalam mendapatkan informasi, yang disosialisasikan melalui media massa.

Adapun isi dari sosialisasi yang dilakukan di antaranya  pemberitahuan bagaimana penerapan dan tata cara dalam proses penerbitan e-KTP.  “Kami masih terus melakukan sosialisasi ke masyarakat, mengingat masih banyak masyarakat yang kurang paham tentang e-KTP ini,” ucap Drs Fendy Sapa, Kepala Bidang Administrasi Kantor Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Makassar. Selain itu,  juga ada permintaan dari beberapa warga agar dilakukan sosialisasi pada titik-titik tertentu.

Dalam setiap sosialisasi yang dilakukan juga disampaikan  manfaat apa saja yang bisa diperoleh jika memiliki e-KTP. Dan apa kelebihan e-KTP dibandingkan KTP sebelumnya. Dengan memiliki e-KTP pemilik dapat menggunakannya dimana saja. Khususnya dalam urusan perbankan, tidak perlu lagi menggunakan KTP setempat pada daerah lain karena telah berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sementara KTP lama hanya dapat digunakan pada daerah dimana KTP tersebut diterbitkan.

Maruhum Sinaga, MBA, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, menegaskan,” Mustahil jika 2011 ini, proses pembuatan e-KTP dapat diselesaikan dengan melihat jumlah penduduk dan kondisi peralatan yang ada. Maka, telah disepakati proses pembuatannya akan berlanjut hingga 2012.”

“Tidak ada pembayaran sama sekali dalam pembuatan e-KTP,” kata Maruhum Sinaga.  Sementara, isu yang beredar dalam masyarakat mengatakan bagi penduduk yang melakukan pengurusan e-KTP pada 2012 akan dipungut biaya. Hal ini tidak benar sama sekali. Dan proses penerbitan e-KTP akan dilaksanakan tiga tahap.

Tahap pertama, yang sedang berlangsung saat ini yakni proses penerbitan secara massal yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan menggunakan APBN sehingga Pemerintah Kota/Kabupaten tidak megeluarkan dana dari APBD-nya. Setelah tahap pertama ini berakhir, akan dilanjutkan ke tahap kedua yaitu penerbitan secara regular yang dilakukan oleh masing-masing kabupaten/kota.

Pada tahap ini proses pembuatan atau pencetakan e-KTP tidak lagi dilakukan di pusat seperti yang sekarang ini. Tapi pencetakan langsung dilakukan oleh  kabupaten/kota setempat.

Proses pembuatan e-KTP gratis pada tahap regular ini tentunya tidak berlaku bagi penduduk wajib KTP yang usianya telah lewat 17 tahun enam bulan satu hari. Begitu juga bagi wajib KTP yang akan melakukan perpanjangan masa berlaku KTP-nya telah lewat enam bulan satu hari. Tahap ketiga dalam proses pembuatan e-KTP adalah penerbitan yang dilakukan terhadap orang yang tidak mampu datang ke tempat pembuatan e-KTP seperti penduduk yang dalam keadaan sakit keras, lanjut usia, dan narapidana.

Satu titik reklame videotron akan dikenakan tarif pajak di atas Rp 100 juta per tahun.


Bidang Pajak Reklame dan Retribusi Dinas Pendapatan  Daerah (Dispenda) Kota Makassar berencana menaikkan pembayaran pajak reklame khususnya reklame videotron. Jenis reklame ini sebelumnya memiliki sistem pembayaran pajak disamakan dengan jenis reklame billboard. Namun ke depannya pengenaan pajak akan dibedakan dimana tarif pajak reklame jenis videotron akan dihitung dengan cara durasi penayangan iklan dan berapa banyak jenis iklan yang dipromosikan.

Sebelumnya untuk satu titik reklame videotron, pajak yang dibayarkan ke Dispenda Kota Makassar  sebesar Rp 45 juta per tahun. Setelah jenis pajak iklan ini dinaikkan nantinya dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2011, maka nilai yang biasanya dibayarkan ke Pemerintah sebesar Rp 45 juta per tahun akan naik drastis menjadi sekitar Rp 100 juta per tahun.

Dalam waktu dekat ini, Bidang Pajak Reklame dan Retribusi akan melakukan sosialisasi tentang rencana kenaikan tarif pajak khusus pajak videotron yang saat ini telah berjumlah empat titik di Kota Makassar. Walaupun rencana kenaikan pajak belum sampai pada tahap sosialisasi namun protes telah berdatangan dari beberapa pihak termasuk pemilik reklame videotron yang tidak menginginkan kenaikan pajak.

“Sampai saat ini pemilik iklan videotron, masih keberatan dengan rencana kenaikan tarif ,” ucap Ir Agus Jaya Said. M.Si, Kepala Bidang Pajak Reklame dan Retribusi. Reklame videotron tidak bisa disamakan dengan televisi, sehingga itu jika tarif pajak reklame videotron dinaikkan maka mereka akan keberatan bahkan menolak.

Sosialisasi yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini tentunya tidak hanya tentang rencana  menaikkan tarif reklame videotron tetapi pada kesempatan itu juga akan dirangkaikan dengan sosialisasi tarif dan hitung-hitungan reklame yang terpasang pada papan nama toko.

Alasan mengapa hitung-hitungan tarif pajak reklame yang terpasang pada papan nama toko juga harus disosialisasikan kerena masih banyak obyek pajak yang bingung cara menghitungnya.  Agar pada saat obyek pajak tidak lagi kebingungan saat melakukan pembayaran pajak, maka sosialisasi hitung-hitungan tarif pajak ini juga dianggap perlu untuk dilakukan.

“Sosialisasi tarif pajak iklan pada papan nama toko yang akan dilaksanakan merupakan sosialisasi yang kedua kalinya,” kata Agus. Pada sosialisasi yang kedua ini nantinya juga akan disampaikan kepada obyek  pajak perihal kemungkinan terjadinya perubahan pajak pada tahun berjalan. 

Sebelum memasuki  2012, Bidang Pajak Reklame dan Retribusi Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Makassar akan membuat aturan yang mewajibkan semua iklan jenis bando dan billboard menggunakan lampu penerangan pada malam hari.Tujuan pemasangan lampu penerangan selain agar reklame dapat terlihat, juga akan menambah keindahan kota.

Jika sebelumnya pemilik iklan tidak mau memasang lampu penerangan pada iklan mereka karena alasan susah mendapatkan aliran listrik dari PLN, sekarang alasan itu tidak berlaku lagi karena saat ini untuk mendapatkan aliran listrik sangat mudah. “Jika ada yang tidak mau mengikuti aturan yang akan diberlakukan maka akan diberi tindakan seperti tidak diberikan izin reklame,” ucap Ir Agus Jaya Said M.Si, Kepala Bidang Pajak Reklame dan Retribusi Dispenda Kota Makassar.

Agus juga menambahkan, alasan mengapa pemilik iklan tidak mau memasang lampu penerangan pada iklan mereka khususnya pada malam hari dengan pertimbangan pada malam hari tidak ada aktivitas sehingga tidak perlu pemasangan lampu.

Bidang Pajak Reklame dan Retribusi untuk tahun ini memiliki target pendapatan pajak dan retribusi sebesar Rp 15 miliar dan hingga saat ini telah terkumpul sebanyak 80 persen. Dengan melihat kondisi pemasukan yang telah ada saat ini, Bidang Pajak Reklame dan Retribisi optimistis dapat mencapai target yang diinginkan hingga akhir 2011.

“Proses pembayaran pajak dilakukan secara berjalan mulai Januari hingga Desember,” ucap Agus. Hingga Desember ini  proses pembayaran pajak masih terus berlangsung sehingga pihaknya sangat yakin target yang telah ditetapkan dapat tercapai dan bahkan bisa seperti tahun lalu yaitu  melampaui target.

Agar target-target yang dinginkan untuk tahun ini dapat tercapai, maka tim diturunkan ke lapangan  untuk mendatangi obyek-obyek pajak sekaligus  mengingatkan pembayaran pajak yang masih tertunggak.

Bidang Restoran dan Parkir Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Makassar, pada triwulan tiga ini semestinya telah mengantongi 75 persen hasil dari pajak restoran. Namun kenyataannya, pajak yang terkumpul pada September 2011 baru mencapai 6,8 persen atau Rp 24,7 miliar dari target Rp 36 miliar. Walaupun target yang diharapkan masih jauh, namun berbagai upaya tetap dilakukan untuk mencapainya.

Chairil Anwar Abdi, SE, MM, Kepala Bidang Restoran dan Parkir Dispenda Kota Makassar mengatakan,“ masih ada Rp 2 miliar lebih yang harus dikumpulkan agar target dapat tercapai.” Untuk itu proses pembayaran pajak restoran hingga saat ini masih terus berlangsung.

Alasan hingga triwulan ketiga ini pajak restoran belum mencapi 75 persen, disebabkan beberapa wajib pajak tidak membayar tepat waktu dan tepat jumlah. Maka jumlah yang sudah ditargetkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tidak tercapai.

Begitupun dengan pedagang kaki lima, seperti penjual coto dan dan rumah makan, mereka juga tidak membayar retribusi sesuai dengan omset yang mereka terima. Selain itu masih banyak potensi-potensi pajak baru yang ada di Kota Makassar yang kelihatan tidak siap membayar pajak seperti usaha waralaba.

Chairil mengambil contoh usaha waralaba di Kota Makassar yang merupakan potensi pajak baru tapi kelihatannya tidak siap membayar pajak. Salah satunya,perusahaan waralaba. Perusahaan ini menurut Chairil belum siap membayar pajak karena mereka beralasan telah membayar PPN sebesar 10 persen.

Sementara saat ini, PPN sudah terhapus sehingga mereka juga harus membayar pajak ke Dispenda Kota Makassar. Pihak Dispenda juga telah bersurat beberapa kali ke pihak waralaba terkait kewajiban yang belum mereka laksanakan. Pada 2010, rumah makan (restoran) yang menyediakan kursi dikenakan pajak, sementara rumah makan atau tempat usaha yang tidak menyediakan kursi tidak dibebankan pembayaran pajak.

Beda dengan tahun ini, walaupun rumah makan atau restoran tidak menyediakan kursi tetap memiliki kewajiban dalam melakukan pembayaran pajak. Di Kota Makassar untuk saat ini pembayar pajak terbesar masih dipegang restoran cepat saji KFC dengan nilai pajak sebesar Rp 1 miliar lebih.

Dispenda terus sosialisasikan Perda Nomor 3 Tahun 2010.

Kota Makassar yang merupakan pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia yang juga merupakan pusat perniagaan tentu memiliki potensi pajak yang dapat dikelola dalam meningkatkan APBD. Walaupun begitu banyak potensi obyek pajak tersebut, namun kesadaran para wajib pajak masih rendah.

Dalam rangka menyikapi rendahnya kesadaran tersebut, Bidang Restoran dan Parkir Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Makassar terus melakukan sosialisasi dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya pajak restoran dan parkir.

Setiap sosialisasi yang dilakukan terhadap wajib pajak, yang ditekankan adalah Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah khususnya pajak restoran dan parkir. Serta, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Sosialisasi Undang-Undang Nomor 42 lebih dikhususkan pada Pasal 4A ayat 1,2 dan 3. Yaitu, tentang penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen. Pada pasal 4A ayat 1 telah dihapus, Ayat dua berbunyi jenis barang yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang. Dalam pasal ini terdiri empat poin.

Poin pertama berbunyi barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Poin kedua, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Ketiga, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering. Poin ke empat mengenai uang, emas batangan, dan surat berharga.

Ayat tiga pada pasal 4A, berbunyi jenis jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai di antaranya adalah jasa tertentu. Seperti, jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan prangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa keamanan, jasa pendidikan, jasa kesenian dan hiburan, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan.

“Ada tempat usaha di Kota Makassar yang saat ini tidak mau membayar pajak karena alasan usaha mereka adalah industri,” kata Chairil Anwar Abdi, SE, MM, Kepala Bidang Restoran dan Parkir Dispenda Kota Makassar. Sementara yang dikatakan industri adalah tempat usaha yang memproduksi produk atau makanan dan minuman di tempat itu sendiri dan dijual dengan jumlah yang besar.

Jika suatu tempat usaha menjual produk mereka selain dalam jumlah besar dan secara eceran maka mereka tidak dapat dikatakan industri. Tapi lebih tepatnya home industry, sehingga tempat usaha seperti ini berkewajiban membayar pajak ke Pemerintah Kota Makassar. Sementara ada tempat usaha yang jelas-jelas menjual eceran, tapi mereka masih saja menganggap usaha mereka tergolong industri.

Bertepatan pada hari jadi Kota Makassar yang ke- 404, pada 9 November 2011, Kota Makassar mendapatkan tiga hadiah Sertifikat ISO di bidang kesehatan,  yaitu Sertifikat ISO 9001 : 2008, yang akan diberikan kepada tiga Puskesmas yakni Puskesmas Tamalanrea, Puskesmas Makassau, dan Puskesmas Ujung Pandang.
Sertifikat tersebut  menambah deretan Puskesmas bersertifikat ISO di Kota Makassar. Sebelumnya, telah terdapat lima Puskesmas yang ada di Kota Makassar menyandang gelar sebagai Puskesmas bertaraf internasional baik dalam segi manajemen maupun pelayananannya.
Kelima Puskesmas yang telah mendapatkan Sertifikat ISO yakni  Puskesmas Bara-Baraya, Puskesmas Batua, Puskesmas Jongaya, dan Puskesmas Kassi-Kassi. “Dengan Sertifikat ISO ini, diharapkan Puskesmas sudah mampu menerapkan pelayanan kesehatan berstandardisasi  internasional,” kata Dr. Hj A. Naisyah T. Azikin. M.Kes, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar.  
Kota Makassar khususnya di bidang kesehatan yang memiliki cita-cita menjadi Kota Dunia tentunya berkeinginan pula menjadikannya sebagai  Kota Sehat.
Adanya beberapa puskesmas yang telah mendapatkan Sertifikat ISO  itu,  menjadi langkah maju khususnya di bidang kesehatan dalam mewujudkan Makassar Sehat menuju Kota Dunia. Diharapkan bagi semua masyarakat agar datang ke Puskesemas terdekat untuk memeriksakan kesehatan. Walaupun beberapa Puskesmas yang terdapat di Kota Makassar telah menyandang Sertifikat ISO yang memberikan pelayanan bertaraf internasional, tetap saja pelayanan kesehatan di Puskesmas tersebut di gratiskan.